oleh

Kasus Sumber Waras, Fadli Zon : Usulkan Pembentukan Pansus

Senayan, kicaunews.com — Ramainya pemberitaan terkait RS SUmberwaras, membuat Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan agar panitia kerja penegakan hukum Komisi III DPR untuk terus menyelidiki kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan Politisi Partai Gerindra itu mendorong untuk dibentuk panitia khusus (pansus) DPR.

“Kalau ada anggota DPR RI dari dua fraksi berbeda dan lebih dari 25 anggota menginginkan pansus, saya kira bisa saja dibentuk pansus,” kata Fadli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Belum lama ini seperti dilansir website resmi milik DPR RI.

Namun, Fadli menegaskan bahwa keinginan untuk membentuk pansus ini harus sesuai dengan prosedur yakni datang langsung dari anggota DPR sehingga Pimpinan DPR hanya akan mendukung dan menyetujui pembentukan pansus itu apabila sudah sesuai ketentuan yang berlaku.

Fadli menegaskan bahwa pansus bisa dibentuk meskipun pihak yang diselidiki adalah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu dikarenakan masalah yang berkaitan sudah menjadi perhatian publik. “Jika sudah melingkupi masalah yang menjadi perhatian publik secara nasional, dengan angka cukup besar maka tidak ada masalah dengan pembentukan pansus,” ujarnya.

Lebih jauh Fadli juga mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat.”Walau ada DPRD DKI, dan DPRD DKI juga membuat pansusnya, saya kira bisa jadi bahan diangkat ke tempat lebih tinggi, karena ada keterkaitan dengan BPK dan pengawasan terhadap KPK dan lain-lain,” tuntasnya.

Dengan adanya pansus, maka selain Komisi III juga bisa ikut menyelidiki ada atau tidaknya penyimpangan dalam kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras ini. Fadli yang juga sebagai Ketua HKTI itu juga tidak menampik adanya upaya untuk terus menyelidiki pembelian lahan RS Sumber Waras. Karena ini juga sebagai fungsi DPR dalam tugas pengawasan.

Baca juga :  Soal Penistaan Agama, Fadli Zon : Polri Hadirkan Ahli Agama dari Mesir Sama Saja Hina MUI

“Namanya tugas DPR dalam fungsi pengawasan itu kerja politik. Tapi ini untuk kepentingan apa? Ini kepentingan nasional,” pungkas Fadli.(Red)

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru