oleh

Kontroversi Reklamasi

Jakarta, kicaunews.com – (14/04) GP Ansor DKI mengadakan acara dengan tema Kontroversi Reklamasi, di mulai Pukul 14.00 siang,bertempat di kantor PWNU jl Utan Kayu rawamangun. Panitia merencanakan Menampilkan.

Pembicara : 1.Bpk.Djarot Wagub DKI..
2.Mayjend Purn.Prijanto
(Mantan Wagub).
3.DR.Ir.Subandono
( Direktur TaTa Ruang Laut,Pesisir Dan Pulau2 Kecil ).
4.Ucok Sky Khadafi
( Centre Budget For Analisis).
5.DR.Robi DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia..
6.Indrian tagor lubis
( Pemerhati Lingkungan)

Ketua Panitia
Redim Okto Fudin.
Seketaris Firman Abdul Hakim…
Mengetahui
Ketua PW Ansor DKI H.Abdul Azis.. Seketaris Dendy Zuhairil Finza
Bendahara Anwar Sani.

Sampai waktu yang telah di tentukan Djarot Wakil Gubernur DKI tidak hadir.

Pengaturan Reklamasi telah di atur dalam Undang undang Tata Ruang, izin nya dari AMDAL dari tahun 2012.
Di dalam perjanjian awal di sebutkan untuk 20% ruang terbuka hijau, 25 % untuk jalan, 5 % untuk di bangun apartemen.

Pemda hanya memastikan pembangunan berjalan dengan baik, dan salah satunya membangun pesisir pantai utara di jakarta.

Yang di ributkan adalah 15% , jadi Pemda DKI tetap ingin 15 %, tapi DPRD ingin nya hanya 5 %.
Salah satu pembicara dari pengamat lingkungan Indrian Tagor Lubis mengatakan bahwa Reklamasi adalah persoalan yang rumit dan kompleks.dan merupakan harta karun yang di incar banyak orang.

Reklamasi melewati 3 propinsi, jadi AMDAL nya harus jelas.seluruh orang yang berkepentingan ansich melegalkan undang undang untuk merampok demi kepentingan pribadi.

Reklamasi menjadi skenario besar Giant sea Wall pada tahun 2020.di teluk jakarta banyak kabel kabel, jadi reklamasi jadi alasan dan ada harta karun tersembunyi.

Kemudian panitia membuat
Teks Reklamasi
Dan di bacakan, yang isi nya :
Kami dengan ini menyatakan, akan membangun reklamasi di pantai Jakarta.

Baca juga :  Keraton Yogyakarta kembali digoyang terkait pergantian nama dan gelar Raja

Hal- hal mengenai ijin dan lain lain, akan diselesaikan dalam tempo secepat-cepatnya, walau tidak seksama.

Hal-hal mengenai lingkungan hidup, nasib nelayan, dan siapa yang diuntungkan atau dirugikan, biarlah menjadi wacana kaum cerdik pandai saja.

Jakarta,14 April 2016

A.Widhy/Amalia

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru