oleh

Syamsuddin Haris : Reshuffle Keniscayaan Membuat Pemerintahan Efektif

Jakarta, kicaunews.com – Issue akan ada reshuffle dan evaluasi kabinet di Pemerintahan Jokowi-JK kembali mencuat. Pasalnya, Reshuffle sesuatu yang biasa dan hak politik presiden. Pengalaman bangsa kita sesuatu fenomenal. Masa pemerintahan SBY reshuffle sesuatu yang menegangkan.

“Isu reshuffle isu yang seksi khususnya media,” ujar peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris dalam diskusi mingguan yang diadakan oleh Populi Center bekerja sama Smart FM Network membahasnya dalam persfektif Indonesia dengan topik  ‘Cukupkah Hanya Reshuffle’ di Gado-Gado Boplo Jl. Gereja Theresia Menteng Jakarta, sabtu (2/4).

Syamsuddin melanjutkan, reshuffle makin cepat makin baik. Kepentingan publik lebih diutamakan. Kalau saya berpendapat reshuffle kabinet suatu keniscayaan mesti dilakukan ucap Syamsuddin. Jangan lupa sebahagian menteri bekerja berdasarkan petunjuk. Satu pihak obsesi presiden belum dijalankan. Efektivitas sekeliling presiden dibutuhkan pengawasan. Kantor Staf Presiden (KSP) formatnya belum jelas. Mestinya diberi tugas khusus. Kinerja wakil-wakil partai belum optimal.

Masih kata Syamsuddin, bertolak 3 alasan reshuffle itu dilakukan yakni 1.Kinerja 2. Kerja sama dan loyalitas 3. Integritas diragukan. Presiden Joko Widodo tidak memiliki tangan kanan yang bisa melakukan evaluasi langkah-langkah kebijakan. Soal-soal ekonomi jauh lebih komplek. Jusuf Kalla terbatas kewenangannya ujar Syamsyddin.

“Yang kami usulkan menciptakan unit-unit presiden untuk monitor. Seperti UKP4 masa pemerintahan SBY. Kita sedang membangun skema presidensil. Kita dalam proses menjadi. Reshuffle keniscayaan membuat pemerintahan efektif. Presiden memastikan reshuffle, Dia yang melakukan dan tidak mesti tergantung partai politik,” pungkas Syamsuddin. (Sunarto)

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru