oleh

Kasus Reklamasi Pantai di Jakarta Utara, Pustaka Institute : Dorong KPK Mengusut Sampai Tuntas

Jakarta, kicaunews.com — Tertangkapnya Anggota DPRD DKI Jakarta dan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk dalam kasus suap reklamasi pantai di Jakarta Utara harus menjadi pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut sampai tuntas serta menangkap aktor intelektual pemberi izin reklamasi pantai tersebut.

“Kita apresiasi kinerja KPK yang mampu melakukan OTT terhadap Presdir PT. APL dan Anggota DPRD DKI Jakarta, namun kita minta nanti jangan tebang pilih karena kasus reklamasi ini juga melibatkan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok),” Tutur Direktur Eksekutif PUSTAKA Institute, Rahmat Sholeh di Jakarta, Sabtu (02/04) dalam keterangannya kepada redaksi kicaunews.com

Pasalnya Ahok memberikan izin kepada PT. Muara Wisesa Samudra anak perusahaan PT. Agung Podomoro Land Tbk untuk melakukan pengembangan lahan reklamasi Pulau G atau proyek Pluit City di Pantai Utara Jakarta sejak September 2015 dengan nilai proyek lebih dari 4,9 Triliun tanpa adanya kajian AMDAL.

“Ahok yang memberikan izin pelaksanaan reklamasi itu kepada PT Muara Wisesa Samudra melalui PERGUB No. 2238 tahun 2014 tanpa melalui kajian Amdal terlebih dahulu,” katanya

Rahmat menjelaskan, Kita akui KPK hebat, tapi apakah dia mampu menangkap aktor kakapnya, apalagi jelas pemberian izin ini sarat kepentingan dan mengabaikan nasib nelayan serta merusak lingkungan hidup, kita minta KPK untuk turun tangan langsung menelisik kasus itu sehingga tuntas” ujarnya.

“kasus ini jelas ada indikasi keterkaitan erat antara Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda yang akan dijadikan payung hukum pembangunan 17 pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta itu termasuk Pulau G, terlebih usulan Raperda ini diinisiasi oleh Pemprov DKI sehingga saya berkeyakinan Ahok terlibat,” tutupnya

Baca juga :  Damrah Mamang,SH,MH : Tentang Makna Kemerdekaan

Sebelumnya, Asisten Vice President PR & General Affair Pluit City Pramono menuturkan, proses pematangan lahan pulau buatan seluas 161 hektar itu ditargetkan rampung Desember 2018. Setelah itu, konstruksi bangunan dapat segera dilakukan.

Dalam pengembangan pulau buatan, Muara Wisesa Samudra melakukan joint operation (JO) dengan perusahaan konstruksi PT Boskalis—Van Oord dengan nilai kontrak sebesar Rp4,9 Triliun.(Red)

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru