banner 728x250

Pelanggaran RTRW Kabupaten Bekasi, HSI Surati Presiden

  • Bagikan
banner 468x60

Jakarta, kicaunews.com — Program perluasan lahan pertanian yg dicanangkan oleh Presiden Jokowi sbg komitmen dlm membangun ketahanan Pangan Nasional ternyata tidak diikuti oleh banyak Kepala Daerah. Hal ini, dapat dilihat banyaknya pembangunan proyek2 di atas lahan pertanian. Yg terparah kejadian ini ada di Bekasi yg hnya berbatasan kurang lebih 30 km dari Istana Negara.

Maka dari itu, Human Studies Institute (HSI) menyurati Presiden RI Joko Widodo terkait pelanggaran yang dilakukan

banner 336x280

oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam Proyek Perumahan Villa Kencana Cikarang di Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Karangbahagia Kabupaten Bekasi. Melalui Direktur Eksekutifnya, Rasminto Ghifari, HSI menilai proyek tersebut telah melanggar Perda Kab. Bekasi No. 12 Th. 2011  Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031.

Dalam suratnya, HSI mengapresiasi kinerja presiden dan jajaran kementerian kabinet kerjanya yang concern dalam menciptakan ketahanan pangan nasional bagi rakyat Indonesia. Kemudian HSI meminta kepada presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan Republik Indonesia untuk berkenan menyelesaikan persoalan lahan pertanian yang dari hari ke hari telah mengalami alih fungsi menjadi lahan perumahan.

 “Maraknya pembangun perumahan yang kami anggap illegal menyebabkan kerusakan lahan pertanian di daerah Kabupaten Bekasi,” ungkap Rasminto dalam keterangannya kepada redaksi .

Selanjutnya surat bernomor B.HSI/III/2016 itu juga menyoroti pelanggaran-pelanggaran terhadap Perda Kabupaten Bekasi nomor 12 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah Kabupaten Bekasi tanun 2011-2031 yang dilakukan oleh Pemkab Bekasi, yakni pasal-pasal sebagai berikut:

  1. Pasal 24 huruf d angka 10 bahwa “Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf d meliputi “Kecamatan Sukakarya” Pasal 29 ayat 3 huruf c bahwa “Pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 2 huruf a diarahkan dan ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 35.244 (tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat) hektar meliputi “Kecamatan Sukakarya”.
  2. Pasal 34 ayat 1 huruf b bahwa “pengembangan kawasan permukiman perkotaan seluas kurang lebih 41.907 ha (empat puluh satu ribu Sembilan ratus tujuh hektar) meliputi: 1. Kecamatan Cibitung; 2. Kecamatan Karang Bahagia; 3. Kecamatan Tambun Utara; 4. Kecamatan Sukatani; 5. Kecamatan Sukawangi; 6. Kecamatan Cikarang Timur; 7. Kecamatan Cikarang Pusat; 8. Kecamatan Tambun Selatan; 9. Kecamatan Serang Baru; 10. Kecamatan Setu; 11. Kecamatan Cikarang Selatan; dan 12. Kecamatan Cikarang Barat”. Di pasal ini tidak ada Kecamatan Sukakarya sebagai pengembangan Kawasan permukiman perkotaan, artinya Pemkab Bekasi sudah melanggar pasal 34 ini dengan membangun pemukiman secara massal di atas lahan pertanian di Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Karang Bahagia.
  3. Pasal 34 ayat 1 huruf c bahwa “pengembangan kawasan permukiman perdesaan seluas kurang lebih 3.515 ha (tiga ribu lima ratus lima belas hektar) meliputi: 1. Kecamatan Babelan; 2. Kecamatan Muaragembong; 3. Kecamatan Cabangbungin; 4. Kecamatan Cibarusah; 5. Kecamatan Bojongmangu; dan 6. Kecamatan Serang Baru”. Di pasal ini tidak ada Kecamatan Sukakarya sebagai pengembangan Kawasan permukiman perdesaan.
  4. Pasal 37 ayat 4 huruf a angka 2 bahwa “kawasan berfungsi sebagai ketahanan pangan/ pertanian basah meliputi kawasan: a) Sukatani; b) Karang Bahagia; c) Pebayuran; d) Kedungwaringin; e) Tambelang; f) Sukawangi; dan g) Cabangbungin”. Kabupaten Bekasi seharusnya mengembangkan kawasan yang berfungsi sebagai kawasan ketahanan pangan dari lahan pertanian, namun sangat disayangkan. Bupati Bekasi sangat gencar membangun kawasan pemukiman di atas lahan pertanian tersebut.
Baca juga :  CI I dan II Tak Banjir, Lurah Pedurenan Satuni Anak Yatim

Lebih lanjut dalam catatan HSI, produktivitas padi di Kecamatan Sukakarya dan Kecamatan Karang Bahagia terbilang masih tinggi. Kecamatan Sukakarya kurun waktu 2010-2013 mampu memproduksi rata-rata 27.626 ton per tahun. Sedangkan Kecamatan Karang Bahagia mampu memproduksi 38.974 ton per tahun untuk kurun waktu yang sama.

“Luas panen persawahan di Kabupaten Bekasi mengalami tingkat fluktuasi produktivitas padi yang tinggi. Di mana antara tahun 2010 sampai dengan 2013 mengalami penurunan dan pada tahun 2013 mengalami peningkatan luas panen. Sedangkan Kecamatan yang mengalami penurunan luas panen secara signifikan pada tahun 2013 terjadi di Kecamatan Cibarusah dengan 226 ha,” papar Rasminto.

Dengan catatan demikian, HSI menyimpulkan bahwa Lahan pertanian di Kecamatan Sukakarya & Kecamatan Karang Bahagia masih sangat produktif, maka amat sangat disayangkan lahan pertanian tersebut berubah alih fungsi menjadi perumahan. Selain itu, secara aspek hukum pembangunan perumahan di atas lahan pertanian adalah perbuatan melawan hukum dengan melanggar Perda Nomor 12 tahun 2011 tentang RTRW Kab.Bekasi 2011-2031. Ditambah lagi, pengerjaan proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Bekasi ini patut diduga adanya indikasi unsur Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Hal diketengarai karena ada keterlibatan pihak keluarga Bupati dalam proyek tersebut.

Sehingga, melalui surat ini HSI menekankan kepada presiden agar menjadi bahan pertimbangan dalam memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan menjaga kelestarian lahan pertanian sebagai program utama ketahanan pangan nasional.

“Kami sangat berharap kepada Bapak Presiden, agar kiranya dapat mengintruksikan aparat penegak hukum jika ada indikasi pelanggaran tersebut,” pungkasnya.(Red)

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
banner 336x280
Bagikan :
banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *