oleh

BPK RI : Kemenkes Belum Optimal dalam Pengelolaan JKN 2012-2019

Jakarta, kicaunews.com — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) belum lama ini mencatat terdapat sejumlah isu terkait pemeriksaan keuangan ditubuh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada 2015. Di antaranya soal pengelolaan belanja modal, pengelolaan piutang yang belum memadai, dan pengelolaan keuangan di luar mekanisme BLU/APBN. Selain itu, BPK juga menyoroti belum optimalnya Kemenkes dalam menyusun rencana aksi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2012-2019.

Hal ini berimbas pada pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat saat ini masih belum maksimal. ”BPJS juga perlu dibenahi karena terus merugi. BPJS rugi hingga Rp 5,4 triliun, ini jelas ada yang tidak tepat dalam pengelolahannya,” ujar Bahrullah Akbar, anggota VI BPK usai menerima draf laporan keuangan Kemenkes 2015 (unaudited) dari Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek di Gedung BPK, Jakarta, akhir pekan lalu.

Terlepas dari itu, Bahrullah memuji langkah Kemenkes yang menyerahkan laporan keuangan satu bulan lebih cepat dari jadwal yang ditentukan. ”Batas akhir penyerahan laporan keuangan adalah 31 Maret. Kita apresiasi itu.” tandasnya.

Menurut Bahrullah, lebih cepat menyerahkan laporan keuangan lebih baik. BPK akan punya waktu lebih lama untuk memeriksa draf laporan tersebut. ”Kita punya waktu hingga 31 Mei untuk menuntaskan pemeriksaan sebelum dikeluarkan hasil opini,” pungkasnya.

Bahrullah menyatakan, pemberian opini didasarkan sejumlah faktor, yaitu kesesuaian dengan standar (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan undang-undang dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Menkes Nila menyatakan, penyerahan draf laporan keuangan ke BPK merupakan bentuk tanggung jawab Kemenkes atas penggunaan APBN 2015 yang jumlahnya mencapai Rp 54 triliun. Draf laporan yang diserahkan sudah merujuk pada sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang telah diberlakukan mulai 2015 lalu.

Baca juga :  Berikan Kuliah Umum Kepada Kader Menwa, Wakil Ketua BPK Beberkan Arti Revolusi Mental

”Harapan kita, Kemenkes kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK seperti tahun lalu,” ujarnya.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

Berita Terbaru