oleh

Industri Politik

Jakarta, kicaunews.com – Berbicara tentang industri politik maka kita harus memahami dua variabel, yaitu kata “industri” dan “politik”. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang/jasa dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri (UU No. 5 Tahun 1984 tentang perindustrian). Industri dapat juga dikatakan lokasi atau tempat dilaksanakannya aktifitas produksi, dimana aktifitas produksi adalah sekumpulan aktifitas yang diperlukan untuk mengubah suatu input (human, resources, material, energi, informasi, dll) menjadi output berupa produk atau jasa yang memiliki nilai tambah.

Pemikiran mengenai arti kata politik banyak dipengaruhi oleh Filsuf Yunani Kuno seperti Plato dan Aristoteles yang beranggapan bahwa politik sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik. Usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik ini menyangkut bermacam macam kegiatan yang diantaranya terdiri dari proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Jadi industri politik adalah sekumpulan aktifitas yang mengubah input menjadi output yang memiliki nilai tambah sebagai usaha untuk mencapai masyarakat yang terbaik. Aktifitas yang dimaksud berada dalam suatu tatanan sistem negara yang mewujudkan masyarakat yang terbaik sebagai bentuk nilai tambah dari proses yang dihasilkan (kesejahteraan rakyatnya).

Industri yang baik akan menghasilkan output yang memiliki nilai tambah karena memenuhi standar-standar tertentu agar produk yang dihasilkan berkualitas tinggi. Baik standar input, standar proses, dan standar output. Apabila tidak sesuai dengan keinginan customer, biasanya customer langsung mengajukan complain kepada perusahaan yang membuat produk atau tersebut. Oleh karenanya, industri politik dalam tatanan sistem negara yang memiliki standar akan menghasilkan output yang baik dan berkualitas, yang sesuai dengan kebutuhan rakyatnya demi terciptanya masyarakat yang terbaik, dan apabila tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat, maka rakyat Indonesia dapat melakukan comlpain. Output dari industri politik yang mampu membangun masyarakat terbaik adalah pemimpin dan kebijakan.

Namun sangat disayangkan akibat sistem industri politik yang tidak terstandar maka output yang dihasilkan pun tidak memiliki nilai tambah atau tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak tahu mau mengadu atau complain kepada siapa terkait keluhannya. Seperti yang dirasakan saat ini mulai dari tingkat lokal sampai ke tingkat nasional pemimpin yang dihasilkan sebagai output industri politik tidak sesuai dengan standar yang dikehendaki oleh rakyat Indonesia. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemimpin tersebut sepenuhnya hanya berpihak kepada kelompok/golongan tertentu.

Sistem industri politik yang tidak terstandar menyebabkan di dalam memilih pemimpin seperti memilih kucing di dalam karung, tidak jelas asal-usulnya, kredibilitasnya, pendidikannya, dan kemampuan ilmu di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan pemimpin hanya melalui transaksi oleh segelintir elit bangsa Indonesia tanpa diketahui oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia sehingga tidak jelas kriteria yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hanya diminta untuk memilih pemimpin dengan cara mencoblos nama atau gambar orang-orang yang sudah ditentukan oleh suatu institusi yang dipercaya oleh negara sebagai pabrik yang memproduksi para pemimpin baik dari tingkat lokal (Bupati/Wali Kota, Gubernur, DPRD) hingga tingkat nasional (Presiden/Wakil Presiden, DPR RI). Sudah tidak tabuh lagi di dalam kehidupan masyarakat bahwa mereka yang dicalonkan oleh masing-masing institusi tersebut karena kedekatan dan harus membayar sejumlah uang kepada institusinya agar menjadi orang yang akan dijagokan dan mendapat nomor urut yang bagus untuk disayembarakan di dalam pesta demokrasi. Semakin dekat dengan para petinggi institusinya dan semakin banyak pengeluaran uangnya, maka semakin bagus pula nomor urutnya. Belum lagi mereka yang dijagokan mempersiapkan sejumlah uang juga untuk para konsituennya agar dapat mengamankan suara, sehingga dapat memenangkan pertarungan menjadi pemimpin/wakil rakyat atau pejabat negara yang dapat menentukan kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke depan (money politic). Artinya rakyat tidak sama sekali berperan di dalam menentukan pemilihan para pemimpin/wakilnya, rakyat hanya digiring untuk mencoblos orang-orang yang sudah ditentukan yang akhirnya ditetapkan oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bilamana mereka kalah dalam pertarungan sebagai pejabat negara, maka mereka menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena merasa sudah banyak mengeluarkan uang, bahkan ada yang mengalami gangguan mental. Sehingga sangat jelas fenomena yang terjadi bahwa mereka yang ingin menjadi pejabat negara harus memiliki uang yang tidak sedikit jumlahnya. Inilah yang menyebabkan tindak kolusi, korupsi, dan nepotisme di kalangan para pejabat negara sudah menjadi hal yang biasa. Tahun 2014 ini menjelang pesta demokrasi seluruh orang yang dijagokan tersebut masing-masing berusaha untuk menarik simpati dari masyarakat bangsa Indonesia agar dapat dipilih untuk menjadi wakilnya di DPR RI, DPRD, dan atau Presiden dan Wakil Presiden pada periode 2014-2019 dengan berbagai macam cara atas dasar kepentingan rakyat katanya. Mulai dari pencitraan diri, melakukan janji-janji politik, memasang poster atau spanduk di jalan-jalan umum agar terlihat oleh masyarakat, dan lain-lain. Akhirnya ketika terpilih mereka akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan tanpa ilmu untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka sudah dapat dipastikan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia atau amanat penderitaan rakyat yang tertulis di dalam pembukaan UUD’45.

Baca juga :  Majelis Dzikir Shalawat Rizqiyyah Bersikan Makam

Lantas bagaimana bagi tokoh masyarakat dan orang-orang yang memahami ilmu membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang mestinya layak menjadi pemimpin dan wakil rakyat pada saat mereka tidak memiliki sejumlah uang sebagai persyaratan? Apakah mereka tidak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin? Inikah suatu masa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa : “Allah tidak menarik kembali ilmu pengetahuan dengan jalan mencabutnya dari sanubari manusia, tetapi mematikan orang-orang yang berpengetahuan (Ulama). Apabila orang berpengetahuan telah punah, maka masyarakat akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi pemimpin yang akan dijadikan tempat bertanya; Orang-orang bodoh ini akan berfatwa (membuat kebijakan) tanpa ilmu; Mereka sesat dan menyesatkan.”

Hadits tersebut memiliki dua makna yakni bahwa orang-orang berpengetahuan memang dimatikan oleh Allah dan atau orang-orang berpengetahuan dibunuh karakternya dengan tidak diberikan kesempatan oleh sistem industri politik saat ini untuk menjadi pemimpin sebagai tempat bertanya dan membuat kebijakan dengan ilmu kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga mampu membawa kehidupan bangsa Indonesia yang tidak sesat dan menyesatkan.

Fenomena belakangan ini masyarakat kian tahu kualitas orang-orang yang akan disayembarakan untuk dipilih menjadi pemimpinnya/wakilnya, mereka hanya dekat kepada masyarakat apabila semakin dekatnya masa pemilihan umum, namun apabila sudah terpilih mereka kembali menjauh dari masyarakat yang memilihnya. Hal ini berdampak makin tingginya angka golput yang terjadi diakibatkan kepercayaan yang semakin memudar dan tidak ada harapan untuk hidup menjadi lebih baik.

Ini suatu pertanyaan besar bagi seluruh bangsa Indonesia, apakah sistem industri politik seperti ini masih layak dan terus dipertahankan sementara angka golput semakin bertambah tinggi. Terlebih lagi pesta demokrasi ini tidak sedikit mengeluarkan biaya dari APBN. Mau dikemanakan kehidupan kebangsaan Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke depan bilamana dipimpin oleh orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan? And so on and so on.

Baca juga :  Polsek Kedokanbunder Gelar Bakti Sosial Memberikan Bantuan Sembako

Untuk memahami sistem industri politik yang benar di dalam tatanan NKRI, maka kita harus memahami dengan baik dan benar lintasan kebenaran perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Dimana NKRI terbentuk dari Bangsa Indonesia yang lahir dan merdeka terlebih dahulu. Bangsa Indonesia, yang terlahir pada tanggal 28 Oktober 1928 dengan cita-cita untuk mengangkat harkat dan martabat hidup rakyat Indonesia, merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, Bangsa Indonesia membentuk Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat berdasarkan Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945. Maknanya bahwa Bangsa Indonesia adalah merupakan pondasi dari pada bangunan NKRI.

Lintasan kebenaran perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah suatu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia dengan mewujudkan cita-citanya melalui suatu tatanan sistem yang terbangun berdasarkan fitrahnya tersebut. Sistem industri politik bangsa Indonesia yang berdasarkan lintasan kebenaran perjalanan sejarah bangsa Indonesia adalah musyawarah – mufakat.

Masalah bangsa telah terjadi karena Bangsa Indonesia di dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegaranya tidak lagi memperkuat hubungan tali silaturahim dan tolong-menolong sesama anak bangsa sebagai usaha memperkokoh pondasi NKRI melalui proses musyawarah-mufakat. Sebagaimana kita ketahui, di dalam musyawarah hubungan tali silaturahim dan jiwa tolong-menolong akan terbentuk semakin kuat. Hal ini terbukti dari sejarah bahwa Bangsa Indonesia terlahir, merdeka dan membentuk negara serta menetapkan Pancasila sebagai dasar Indonesia merdeka melalui proses musyawarah-mufakat.

Sistem industri politik melalui proses musyawarah-mufakat akan menghasilkan output pemimpin dan kebijakan yang terbangun melalui continuously bottom up approach adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin

Pemimpin dihasilkan melalui proses Musayawarah untuk Mufakat berjenjang ke atas untuk mengangkat pemimpin mulai dari Ketua RT/RW hingga Pejabat Tinggi Negara dengan sebelumnya membangun dan membentuk MPR sebagai Lembaga Bangsa terlebih dahulu di seluruh wilayah NKRI sebagai proses yang berkesinambungan untuk menetapkan Lembaga Tinggi Negara, sehingga seluruh rakyat Indonesia terlibat di dalam proses membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, dan proses tersebut dapat dirancang dengan pengeluaran biaya mendekati nol. Kemudian mereka yang dipilih sebagai pemimpin memiliki kriteria antara lain: berstatus sebagai Kepala Keluarga yang bermoral dan beretika, harus dekat dan mengenali kehidupan rakyat dengan benar dan baik, sekurang-kurangnya di lingkungan terkecil (lingkungan keluarga, RT/RW) dimana dia tinggal, menetap, hidup, dan berkehidupan. Sehingga masyarakat dapat mengenali kepribadian dirinya, moralnya, dan etikanya secara jelas dengan benar dan baik yang dilandasi oleh pemahaman kebenaran agama yang aplikatif dan korelatif untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Baca juga :  Kapolres Banjar Menjadi Narasumber MPLS Daring Calon Siswa-Siswi Kelas X Sekolah SMAN 1 Banjar

Orang tersebut juga menyadari dengan benar dan baik akan makna dan arti serta kegunaan dari proses pendidikan dengan pencapaiannya sebagai sarana berlatih untuk memecahkan persoalan-persoalan kehidupan, yang mana hasilnya akan bermanfaat bagi dirinya pada saat dia menapaki jenjang kepemimpinan yang lebih tinggi dengan cakupan wilayahnya yang lebih luas (tidak menjadikan jenjang pendidikan yang diraih hanya sekedar untuk status pengakuan atas dirinya).

2. Kebijakan

Kebijakan yang dibangun dan ditetapkan harus sesuai dengan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia yang dipimpinnya dan merumuskan masalah bangsa yang sedang dialami dewasa ini dan berpengaruh langsung terhadap perusakan sendi-sendi kehidupan NKRI. Sebagai dampaknya, NKRI tidak lagi mampu secara penuh melindungi segenap Bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Salah satu contoh misalnya kebijakan di dalam ekonomi keluarga yang dibangun dan ditetapkan menurut UUD’45, pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan”. Implementasi dari bunyi klausul tersebut adalah setiap kepala keluarga diwajibkan menyusun rencana dan rancangan hidup keluarganya dalam tempo lima tahun ke depan yang akhirnya rencana dan rancangan hidup setiap kepala keluarga tersebut oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) disusun menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara/GBHN (pasal 3 UUD’45) sebagai bentuk pengejawantahan dari amanat yang diemban oleh MPR dalam menjalankan kedaulatan rakyat sepenuhnya (pasal 1 ayat 2 UUD’45), GBHN ini kemudian menjadi dasar kebijakan politik negara yang ditetapkan selama lima tahun ke depan. Rencana dan rancangan hidup masing-masing kepala keluarga akan menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Rakyat (APBR) yang juga disusun di dalam GBHN dan menjadi dasar ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu kebijakan penetapan APBN tidak lagi didasarkan kepada harga dollar, hutang luar negeri, harga minyak dunia, dan lain-lain. Bilamana hal ini dilakukan maka angka pengangguran menjadi 0% karena setiap orang yang membuat rencana dan rancangan kehidupannya wajib menjalankan dan merealisasikannya di dalam membangun kehidupan keluarganya, masyarakat di sekitarnya, serta bangsa dan negara.

Inilah terminologi industri politik NKRI dalam mewujudkan masyarakat yang terbaik menurut lintasan kebenaran perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang sesuai dengan cita-cita para Founding Fathers. Bilamana industri politik di Indonesia tidak sesuai hal tersebut, maka perlu dikaji ulang sistem NKRI yang menjalankan industri politiknya demi terciptanya masyarakat adil makmur. Semoga!( Jasan Supratman).

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru