oleh

Ahmad Daryoko : UU No.30/2009 Memprivatisasi PLN dan Meliberalkan Tarif Listrik

Jakarta,Kicaunews.com – Persoalan dimulai sejak tahun 2002 lahirnya Undang-undang (UU) No.20/2002. Setelah sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) selama dua tahun UU No. 20/2002 dibatalkan MK tahun 2004. Tiba-tiba muncul lagi UU No. 30/2009 tentang ketenagalistrikan hakekatnya sama dengan UU No.20/2002 yang telah dibatalkan MK yaitu akan memprivatisasi PLN dan meliberalkan tarif listrik kata Mantan Ketua Serikat Pekerja PLN Ahmad Daryoko dalam acara diskusi dengan topik ” Tolak Liberalisasi Usaha Ketenagalistrikan & Batalkan UU No.30 Tahun 2009 di Resto Warung Komando Jl. DR. Saharjo Jakarta, senin (14/3).

Acara diskusi dihadiri serikat pekerja PLN H. Adrie, Persatuan Pegawai Indonesia Power P.S. Kuncoro, Tim Hukum Ari Lazuardi dan Puskaekopol UBK Salamuddin Daeng.

Ahmad Daryoko yang juga penulis buku “Konspirasi Penjualan PLN ke Asing” menjelaskan akibat penjualan PLN ke Asing kenaikan tarif listrik yang tidak terkontrol. Harus digagalkan ujarnya kalau tidak banyak pabrik tutup, banyak PHK (pemutusan hubungan kerja) dan menyengsarakan rakyat Indonesia.

Daryoko menambahkan tindak lanjut dari Letter of Intent (LOI) point 41 oktober 1997 dan LOI point 77 januari 2000 antara pemerintah Indonesia dan IMF. Yang merupakan tahap privatisasi PLN dan liberalisasi kelistrikan. Kenaikan tarif listrik dengan strategi “price asjustment” adalah dalam rangka “profitisasi” PLN (program PSRP/ Power Sektor Restructuring Program) sebelum privatisasi dilakukan.

Proyek pembangkit 35.000 MW hanya akan mempailitkan PLN, yang selanjutnya PLN akan dijual murah kepada Investor, khususnya investor asing tukas Daryoko. (Sunarto).

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru