oleh

Dirjen PHI JAMSOS Kemnaker Haiyani Rumondang : Tidak Melaksanakan Upah Minimum Adalah Pidana

Jakarta, Kicaunews.com – Produksi tidak bisa bersaing tidak laku. Upah adil melihat beban tugas dan kualifikasi. Dan setara dengan upah tempat lain. Nilai upahnya yang sama supaya jelas semuanya. Kalau ada teori baru kita sesuaikan lagi supaya sesuai zamannnya kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (Dirjen PHI dan Jamsos) Haiyani Rumondang dalam Dialog Nasional Tripartit Ketenagakerjaan tentang pengupahan dengan topik Pengupahan dan Struktur Skala Upah Yang Berkeadilan yang diadakan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pekerja Indonesia (Aspek) di Wisma Antara Jakarta, kamis (10/3).

Haiyani melanjutkan kita tidak tau metode kedepan, ada lagi kita sesuaikan. Tugas kita bersama kita dialogkan. Pertemuan tripartit cukup bagus. Segala.sesuatu kita bicarakan dari bawah, ada pakar dan ada akademisi. Kita.akan memghidupkan forum bersama ujar Haiyani. Kita mengawali dikemas dalam forum rembug nasional. Dalam rembug ini membicarakan seluruh aspek pekerja dan dunia usaha.

Hasil dari forum-forum ini pokok-pokok pikiran untuk merumuskan berbagai kebijakan terutamanya pengupahan. Dewan Pengupahan memberi masukan kepada Pemerintah yang perlu diperbaiki apa. Apa yang harus dilakukan dan harus ke lapangan. Melakukan monitoring dan kajian.

Pemerintah yakin ada komunikasi, tidak ditetapkan satu pihak. Setiap jabatan jelas ada indikatornya tutur Haiyani.

Kita sudah ada aplikasi dan simulasi pengupahan. Harus ada aturan pengupahan supaya tidak diskriminasi. Pemerintah mengatur upah minimun untuk masa kerja kurang dari satu tahun. Upah sektor lebih tinggi karena perusahaan bisa membayar lebih tinggi. Semua sektor punya peluang menaikkan upah. Sanksi tidak melaksanakan upah minimum adalah pidana. Pengawas Ketenaga kerjaan diperlukan daerah untuk perlindungan tenaga kerja pungkas Haiyani. (Sunarto)

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru