oleh

The WAHID INSTITUTE Gelar Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB)

Jakarta, Kicaunews.com – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menghadiri kongres nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) yang di selenggarakan oleh The Wahid Institute

Selain dua menteri tersebut, hadir pula Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi. Acara kongres nasional KBB digagas Komnas HAM, The Wahid Institute, dan Kedutaan Besar Kanada untuk RI.

Dalam sambutanya, Konselor Bidang Politik dan Hubungan Masyarakat Kedutaan Besar Kanada untuk Indonesia, Helene Viau mengatakan pemerintah negaranya memuji Indonesia dalam mempertahankan tradisi keseragaman kehidupan beragama. Sebagai negara Islam terbesar di dunia, Indonesia bisa memperlihatkan pentingnya persatuan dan kemanusiaan dalam kehidupan demokrasi.

Sejumlah pengaduan pelanggaran hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diterima Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pada 2015 meningkat dibandingkan dengan tahun 2014. Sebagian pelanggaran itu diduga justru dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten.“Indonesia secara unik diposisikan sebagai model bagi negara lain tentang bagaimana mengelola masyarakat yang lebih toleran dan damai,” kata Helene di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (23/2/2016).

Dia menambahkan bila pemerintah Kanada merasa bangga dengan nilai toleransi yang ada di Indonesia. Menurutnya, kehidupan pluralisme di Kanada pun terus berkembang menjadi suatu kekuatan. Apalagi, Kanada disebut Legatun Institute sebagai negara yang paling toleran di dunia.

“Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau yang baru terpilih menegaskan komitmennya untuk mempromosikan nilai-nilai. Keberagamaan di Kanada adalah suatu kekuatan,” tuturnya.

Dalam acara kongres nasional KBB ini akan diadakan diskusi tentang kemerdekaan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Hadir pula Direktur Eksekutif The Wahid Institute Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman atau Yenny Wahid dan beberapa komisioner Komnas HAM.

Pada 2014, ada 74 pengaduan pelanggaran atas kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Jumlah ini bertambah menjadi 87 pengaduan pada tahun lalu.

Baca juga :  Pengecekan Protokol Covid-19 Wisata Danau Cipule Oleh Polsek Ciampel

Hal itu dipaparkan oleh Pelapor Khusus KBB Komnas HAM Imdadun Rahmat dalam Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM, Selasa (23/2), di Jakarta. Menurut Imdadun, bentuk pelanggaran yang banyak dilakukan ialah perusakan rumah ibadah, pelarangan aktivitas keagamaan, dan diskriminasi keyakinan.

Terduga pelaku yang paling banyak diadukan adalah pemerintah kabupaten/kota. “Tercatat 36 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Fakta ini menunjukkan, ada persoalan serius dalam implementasi HAM, khususnya hak atas KBB di daerah,” ucap Imdadun.

Ia menjelaskan, kondisi itu mencerminkan lemahnya komitmen dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam melaksanakan jaminan hak atas KBB. Hal tersebut sekaligus merupakan peringatan bagi pemerintah pusat untuk terus mengawasi pemerintah daerah.

Menurut Imdadun, kasus pelanggaran yang dilakukan pemerintah daerah antara lain penghentian 19 gereja di Aceh oleh pemerintah kabupaten sejak Mei 2012. Ada pula penyegelan sebuah masjid oleh Satpol PP Kota Depok, 7 Oktober 2014.

Koordinator Desk KBB Komnas HAM Jayadi Damanik menambahkan, dalam laporan akhir 2015, Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah pengaduan tertinggi, yakni 20 kasus. DKI Jakarta menempati peringkat kedua dengan 17 peristiwa, disusul Jawa Timur dengan 7 kasus.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama, koordinasi tidak hanya dilakukan antar-pemerintah, tetapi perlu pula dilakukan antar- pemimpin agama dan pimpinan masyarakat lainnya.

Menurut dia, beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia. Setiap warga negara diperbolehkan beribadah menurut kepercayaan masing-masing.

Jika ada warga yang memiliki keyakinan di luar enam agama sebagaimana diakui dalam undang-undang, Kemdagri tetap melakukan pendataan. “Kolom agama pada e-KTP akan dikosongkan,” kata Tjahjo.

Baca juga :  Santri Pasundan Desak Bongkar Mafia Anggaran di Kemenag

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, langkah yang dilakukan Kemenag guna menjamin perlindungan hak atas KBB adalah penyusunan RUU tentang Perlindungan Umat Beragama. RUU ini direncanakan rampung tahun ini.

Menurut dia, melalui RUU Perlindungan Umat Beragama, keberadaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) akan diperkuat. FKUB tak hanya dibuat di tingkat kabupaten/kota, tetapi juga di tingkat kecamatan.

Meski jumlah pelanggaran hak atas KBB terus meningkat, Direktur The Wahid Institute Zannuba Arifah Chafsoh Wahid atau Yenny Wahid tetap menemukan sejumlah praktik baik yang dilakukan untuk membangun toleransi antar-pemeluk agama. “Praktik itu antara lain promosi keagamaan, perilaku bertoleransi, saling menghormati keyakinan, dan deradikalisasi. Selama 2015, The Wahid Institute mencatat 117 praktik baik di sejumlah wilayah,” ucapnya.

Menurut dia, praktik toleransi dan saling menghormati masih menjadi modal sosial dan dilakukan berbagai pihak mulai dari masyarakat hingga aktor negara. “Pemerintah pun memiliki keinginan yang kuat untuk mengantisipasi konflik keagamaan. Hal itu tecermin ketika ada dua perayaan besar keagamaan yang berimpitan, Desember lalu,” kata Yenny.

Penulis : A.Widhy

Editor  : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru