Revisi UU KPK Terlalu Mendadak Dan Sangat Melemahkan Kerja KPK

0
Bivitri
Bagikan :

Jakarta, kicaunews.com – Pengamat hukum tata negara Bivitri Susanti menilai revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlalu mendadak dan sangat melemahkan kerja KPK itu sendiri. Ada empat poin usulan dalam revisi undang-undang KPK diantaranya : dibentuknya Dewan Pengawas KPK, Penyadapan harus izin Dewan Pengawas, memperbolehkan merekrut penyidik dan penyelidik independen, wewenang penerbitan surat perintah penghentian penyidikan perkara (SP3) ujar Bivitri dalam diskusi dengan tema “Ada Apa Lagi KPK” di Gado-Gado Boplo Jakarta, sabtu (13/2).

Bivitri menambahkan semua kelemahan bisa diatasi tanpa harus direvisi dan terkesan didorong cepat-cepat kenapa tidak lebih dulu dibenahi krimal justice kita. Perlu pengkajian ulang melibatkan berbagai elemen masyarakat agar diperoleh hasil yang komprehensip ujarnya.

Apakah semua kelemahan dibuatkan Undang-Undang tanya Bivitri.
Kalau mau mengubah undang-undang harus ada indikator dan keadaan mendesak konstitusional. Ada cara lain yang bisa diselesaikan tanpa harus merevisi Undang-Undang KPK. Tidak bisa mengeluarkan SP3 bisa menggunakan dakwaan bebas.

Ijin penyadapan kepada Dewan Pengawas inilah politik legislasi yang tidak jelas dan diwarnai ketidak sukaan. KPK cukup efektif menurut pandangan saya pungkas Bivitri.

(Sunarto)

Editor : Rahmat Saleh

Bagikan :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*