Gugatan Class Action Pembatalan Kereta Cepat Jakarta Bandung

0
Bagikan :

Jakarta, Kicaunews.com – Gugatan class action pembatalan kereta cepat Jakarta Bandung.Hari senin 15 Pebruari 2016 kami selaku kuasa hukum perwakilan warga negara Indonesia yakni F.X Arief Poyuono Bin Tresnadi dkk akan mendaftarkan gugatan class action pembatalan kereta cepat jakarta Bandung ke Pengadilan Jakarta Pusat.

Yang menjadi tergugat dalam gugatan ini adalah presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, PT. Kereta Cepat Indonesia China, PT. Pilar Sinergi BUMN, China Railway Corporation, China International Railway Grup ujar Habiburokhman Juru Bicara Tim Advokasi Tolak Kereta Cepat dalam jumpa pers di Jakarta, minggu (14/2).

Alasan hukum pengajuan gugatan class action ini antara lain : Groundbreaking dilakukan sebelum adanya izin konsesi dan dari menteri perhubungan. Walaupun sepertinya sederhana namun hal ini merupakan pelanggaran serius azas-azas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

Pemerintah harusnya bersikap tegas melarang pihak swasta memulai aktivitas pembangunan proyek phisik sebelum selesainya perizinan, mengapa sekarang justru pemerintah yang melanggar tanya habiburokhman.

Pemberian hak eksklusif yang nelanggar pasal 17 UU nomor 5 tahun 1999 tentang monopoli yang mengatur bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa. Pemberian hak eksklusif ini dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Perlu diingat bahwa dimanapun di seluruh dunia, praktek monopoli pasti akan menurunkan kualitas, terlebih dalam industri yang produknya berupa jasa. Jangan harap penyelenggara kereta cepat tersebut memperhatikan kualitas jasa karena memang tidak ada pesaing di pasar bersangkutan sama. Padahal sejak awal sudah disebutkan jika harga tiket kereta cepat tersebut tidaklah murah imbuhnya.

Proyek kereta cepat ini membawa pengaruh buruk atau bahkan kerusakan bagi lingkungan hidup di daerah-daerah yang dilintasi. Ribuan hektat lahan pertanian yang saat ini menjadi andalan ketersediaan pangan di daerah tersebut.

Jumpa pers dihadiri : KSPI (Hilman Firmansyah), Kuasa Hukum Class Action (Munatsir), Kuasa Hukum Class Action (Habiburokhman), Ketua SP BUMN Bersatu (Arief Poyuono), Sekjen SP BUMN Bersatu (Tri Sasono) pungkasnya.

Penulis  : Sunarto

Editor   : Rahmat Saleh

Bagikan :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*