Kriminalisasi : Modus dan Kasus-Kasusnya Di Indonesia

0
Haris Azhar, Putri Kanesia, Miko Ginting dan Febi Yonesta (kanan ke kiri)
Bagikan :

Jakarta, Kicaunews.com – Kasus-kasus rekayasa dalam bentuk kriminalisasi atau pemidanaan yang dipaksanakan marak terjadi dan terkuak di Indonesia. Perhatian masyarakat semakin tinggi dan besar dengan kasus yang terjadi pada pimpinan Komisi Pencegahan Korupsi (KPK), terutama pada Bambang Widjojanto dan Abraham Samad pada awal 2015. Kasus ini dilatarbelakangi oleh penetapan Budi Gunawan (yang saat itu tengah mencalonkan diri untuk menjadi Kapolri) sebagai tersangka tindak pidana oleh KPK. Tidak lama setelah penetapan ini, Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjajanto (BW) kemudian dikenakan tindakan hukum, =:berupa penangkapan dengan dasar kasus pidana yang ditangani oleh Polri.

Peristiwa diatas menjadi pengingat bahwa dalam kasus-kasus serupa, penegakan hukum hanya dijadikan alat untuk memaksa seseorang, kelompok atau institusi untuk tidak meneruskan kerjanya. Sayangnya, kondisi seperti itu masih terjadi di Indinesia. Minimnya kemampuan aparat penyidik, kultur arogansi aparat kepolisian menjadi alasan utama mengapa kriminalisasi terjadi. Hal ini ditambah dengan lemahnya hukum materiil dan hukum acara di Indonesia yang tidak mampu menindak para pelaku utama kriminalisasi. Demikian disampaikan Koalisi Anti Pemidanaan yang Dipaksakan yang dihadiri dari Kontras (Harry Azhar, Putri Kanesia), PSHK (Miko Ginting) dari LBH Jakarta (Ichsan Zikrie dan Febi Yonesta) dalam jumpa pers di kawasan Menteng Jakarta, Jum’at (5/2/16).

Berangkat dari permasalahan diatas, Koalisi Anti Pemidanaan yang Dipaksakan yakni Kontras, PSHK, YLBHI, LBH Jakarta,.LBH Masyarakat, WALHI.dan KPA kemudian melakuka. Rangkaian kegiatan guna merespon kasus-kasus kriminalisasi hingga mendiskusikan model.kejahatan dengan menggunakan argumentasi dan institusi hukum sebagaimana dalam kasus kriminalisasi ini.

Sebagai.hasilnya dari penyusunan literatur pemidanaan yang dipaksakan sebagai materi acuan dan diselenggarakannya rangkaian kegiatan “Gelar Perkara” di 7 (tujuh) kota di Indonesia yang meliputi Jakarta, Medan,Makasar, Samarinda, Surabaya,.Kupang dan Ambon diperoleh gambaran kriminalisasi, termasuk soal kecenderungan dan model praktek kriminalisasi di Indonesia. Kriminalisasi bukan hanya terjadi pada pejabat-pejabat tertentu saja seperti pimpinan KPK , tapi juga terhadap berbagai unsur atau profesi atau lapisan masyarakat lainnya, seperti aktivis buruh, petani atau orang biasa seperti cleaners di Sekolah Jakarta International School (JIS) Jakarta.

Ditemukan beberapa karakter kriminalisasi. Pertama, melibatkan aparat penegak hukum khususnya penyidik. Kedua, menggunakan proses acara hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Ketiga, proses hukum acara pidana dilakukan tanpa adanya bukti permulaan yang cukup atau probable cause atau.bukti yang diada -adakan. Keempatl, dilakukan dengan iktikad buruk, atau improper motive atau improver purpose.

Laporan penelitian ini berhasil membuktikan bahwa tindakan hukum yang disebut kriminalisasi justru merupakan upaya dan itikad buruk penegak hukum atau disebut juga sebagai kejahatan hukum.

Oleh karenanya terdapat sejumlah rekomendasi. Pertama, harus ada penataan kewenangan dalam proses hukum pidana di.Indonesia. Ada penumpukan kewenangan pada pihak polisi dengan fungsi penyelidikan dan penyidikan. Kontrol atas hal.ini.atau perlawanan hukum hanya terjadi melalui mekanisme pra-peradilan atau saat persidangan yang sesungguhnya.

Kedua, soal Kontrol dan Akuntabilitas. Penting adanya pengawasan yang profesional dan tepat sasaran. Pengawasan dalam institusi polisi terdapat Divisi Profesi dan Pengamanan yang bertindak sebagai polisinya polisi. Sementara di luar institusi polisi terdapat komisi-komisi negara seperti Komnas HAM, KPK,.Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Kepolisian Nasional.

Ketiga, soal pemulihan. Penataan pola pendekatan, perubahan kebijakan dan implimentasi juga harus dilakukan pada sisi.korban, yaitu dengan memberikan pemulihan sebagai bagian dari koreksi. Sejauh ini tidak ada peluang pemulihan sama besarnya kepada korban-korban yang dikriminalisasi, salah tangkap, atau menjadi korban salah tangkap, atau menjadi korban kekerasan dalam salah penegakan hukum.

Keempat, penataan hukum. Perubahan kitab Undang-undang hukum acara pidana terutama perbaikan pada soal kewenangan peralihan dari penyelidikan ke penyidikan, dengan memperkuat peran hakim pengadilan dan jaksa sebagai penuntut untuk menguji sejak awal kasus ditangani.

Kelima, penyelesaian kasus-kasus kriminalisasi. Saat ini Pemerintah harus melakukan penyelesaian atas kasus -kasus kriminalisasi yang telah terjadi. Presiden perlu membuat sebuah tim (Tim Kepresidenan) untuk memeriksa semua kasus-kasus yang masuk kategori kriminalisasi pungkasnya. (Sunarto)

Editor : Rahmat Saleh

Bagikan :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*