oleh

Seminar The Smeru Research Institute

Jakarta, Kicaunews.com – Agar data registrasi penduduk bisa digunakan untuk mendukung program SDGs, pemerintah bersama-sama dengan DPR harus merevisi kembali UU No.23 tahun 2006 tentang admistrasi kependudukan, yang direvisi tahun 2013, agar pencatatan kelahiran dan kematian dilakukan berdasarkan azas dimana peristiwa tersebut terjadi ujar Anggota Dewan Riset Daerah DKI Jakarta Prof Dr. Irdam Ahmad M. Stat dalam seminar yang diadakan The Smeru Research Institute dengan tema “Menata Ulang Sistem Registrasi Penduduk di Indonesia Untuk Mendukung Program.SDGs ” di Jl. Cikini Raya 10A Jakarta, selasa (2/2/16).

Irdam yang juga dosen Uhamka melanjutkan perlu dilakukan kerjasama antara Kementrian Dalam Negeri, yang bertanggung jawab terhadap registrasi penduduk dengan Kementrian Kesehatan, BKKBN dan Bappenas dalam mendisain sistim informasi pengumpulan dan pengolahan data registrasi penduduk, sehingga data dikumpulkan bisa memenuhi kebutuhan data untuk SDGs dan perencanaan pembangunan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Di Provinsi DKI Jakarta, walaupun sistem informasi pencatatan kelahiran dan kematian sudah terhubung secara on line antara semua kantor kelurahan/kecamatan dengan Dinas Dukcapil, tetapi data yang diperoleh belum valid karena masih terdapat kesalahan. Karena itu sistem pengolahan datanya perlu didisain ulang sehingga berbagai indikator kelahiran (CBR, TFR, Dll) dan data kematian (IMR, MMR, Dll) yang diperoleh bisa dipercaya ujarnya.

Di provinsi lainnya karena pengolahan datanya dilakukan pada tingkat kabupaten/ kota maka untuk memperokeh data kelahiran dan kematian pada tingkat provinsi, sistem informasi yang akan didisain juga menghubungkan antara Dinas Dukcapil seluruh Kab/ Kota dengan dinas Dukcapil Provinsi yang bersangkutan.

Penataan ulang sistem registrasi penduduk sebaiknya tidak hanya untuk mendukung program SDGs, tetapi perlu dilakukan secara menyeluruh, misalnya untuk.memastikan agar semua anak Indonesia bisa memiliki Akta Kelahiran dan semua penduduk Indonesia usia 17 tahun keatas bisa memiliki kartu identitas seperti eKTP dan Kartu Keluarga..

Baca juga :  Arahan Kapolsek Purwasari Kepada Personil

Data dari Kemendagri menunjukkan bahwa dari sekitar 83 juta anak Indonesia baru sekitar 31% yang mempunyai Akta Kelahiran (Kompas, 30 September 2015, haln12). Data lainnya menunjukkan hahwa lebih dari 30 juta penduduk Indonesia usia 17 tahun keatas belum memiliki eKTP (Kompas, 31 Oktober 2015, hal 2) pungkasnya. (Sunarto)

Editor : Rahmat Saleh

Print Friendly, PDF & Email
Bagikan :

Komentar

Berita Terbaru