Seminar Amandemen UUD 1945

0
GKR Hemas (kedua dari kanan) sumber photo (sunarto)
Bagikan :

Jakarta, kicaunews.com — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) GKR Hemas dalam seminar Amandemen UUD 1945 Dan Implikasinya Terhadap Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia Dalam Persfektif Ketahanan Nasional di Gedung Pasca Sarjana Universitas Indonesia Jl. Salemba Raya Jakarta, rabu (26/1/16) menyampaikan paparan-paparan.

Forum-forum bersama yang diinisiasi DPD, MPR periode 2009-2014 membentuk Tim Kajian Sisitem Ketatanegaraan Indonesia (Tim KSKI) pada tanggal 19 Juli 2012 melalui keputusan MPR No.5/PIMP/2012 tertanggal 1 Oktober 2012. Tujuan utama tim ini ialah menghasilkan Rekomendasi Perubahan kelima UUD 1945.

Tim KSKI ini berhasil merumuskan rekomendasi yang kemudian dituangkan dalam keputusan MPR RI No.4/MPR/2014 Tentang Rekomendasi MPR RI Masa Jabatan 2009 – 2014.

Rekomendasi yang fenomenal karena tak sering MPR mengeluarkan rekomendasi terdiri dari 7 point yakni :

  1. Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan UUD 1945 dengan tetap berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai segala sumber hukum negara.
  2. Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggara negara.
  3. Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila UUD1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa.
  4. Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika serta implimentasinya.
  5. Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan UUD 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR.
  6. Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara.
  7. Memperkuat status hukum ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

GKR Hemas melanjutkan Rekomendasi ini mengikat untuk ditindak lanjuti oleh MPR RI saat ini periode 2014 – 2019. Untuk itu MPR telah membentuk Badan Kajian Sistem Ketatanegaraan Indonesia sebagai alat kelengkapan MPR yang dipimpin anggota DPD RI yang telah mulai bekerja pula.

Ini semua menunjukkan perubahan kelima UUD 1945 atau yang biasa disebut amandemen secara terbatas pada isu-isu yang direkomendasikan MPR RI itu, adalah sebuah kiniscayaan. Kita tidak bisa lagi mundur, ini selayaknya terjadi tahun ini ujarnya.

Tahun ini memenuhi syarat karena semua pihak sekarang sudah bicara amandemen UUD 1945. Sudah tak ada yang alergi. Tahun berikutnya agenda politik akan disibukkan oleh banyak hal menuju pemilihan umum 2019. “Maka melihat situasi dan kondisinya perubahan kelima UUD 1945 hendaknya dapat segera kita tunaikan,” pungkasnya.(Sunarto)

Bagikan :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*