Penanganan Aksi Radikalisme dan Terorisme dengan Soft Action

0
Bagikan :

Tangsel, Kicaunews.com – Maraknya aksi terorisme yang kerap terjadi di Indonesia merupakan salah satu contoh penyimpangan pola pikir yang dilakukan oleh sebahagian pihak dalam mengimplementasikan makna Jihad.

Hal tersebut ditentang oleh K.H. Saidih, S,Ag selaku ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tangsel saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik yang bertemakan ” Membendung Terorisme dan Radikalisme Di Kota Tangsel ” yang diadakan oleh Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) Tangsel di Restoran Telaga Seafood Bsd, Serpong, Tangsel. Selasa (29/12).

Diskusi publik dihadiri Kesbangpolinmas Tangsel yang mewakili Hj.Airin Rachmi Diany SH,MH, (Walikota Tangsel), Kh.Saidih S,Ag (Ketua MUI Tangsel), M.Zaki M,Si (Dosen Fisip UIN Jakarta), Drs.H.Hasanudin Ibnu Hibbah, MA (Dosen UIN Jakarta/Pengurus MUI Kota Tangsel)

“Amar Ma’ruf Nahi Munkar wajib ditegakkan, dengan mengajak semua elemen dengan cara hikmah. Serta menuntaskan setiap permasalahan dengan menggunakan logika, bukan menggunakan otot seperti yang dilakukan oleh para teroris,” jelas Saidih

Saidih menegaskan, terorisme adalah suatu bentuk penyimpangan, apalagi dilakukan dengan cara bom bunuh diri. “Tindakan mencari kesyahidan itu nyata, tapi tidak dilakukan dengan cara bom bunuh diri, karena bom bunuh diri adalah perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya,” tegasnya.

Sementara itu menurut M.Zaki Mubarak M,Si (Dosen Fisip UIN Syarif Hidayatullah Jakarta) mengatakan ada beberapa rekomendasi umum pencegahan terorisme atau radikalisme
Penanganan terorisme sejatinya tidak hanya terbatas pada hard action, tapi juga perlu mengedepankan soft action dengan nilai-nilai budaya, kemanusiaan, dan keagamaan.

“Terorisme berkembang karna di topang oleh cara berpikir yang ” hitam-putih” melalui penafsiran agama secara keliru misalkan tentang jihad, mati syahid, dan sebagainya,” tuturnya.

“Karena terorisme terkait erat dengan pemikiran dan ideologi maka untuk pencegahan juga perlu melibatkan counter pemikiran dan ideologi dengan tujuan meluruskan berbagai distorsi dan manipulasi yang mereka lakukan peran lembaga pendidikan formal dan informal (sekolah, pesantren dsb) karenanya sangat penting,” tambahnya.

Ia juga menghimbau perlunya penguatan kapasitas semua elemen dalam pemerintahan pusat dan daerah, kelompok agama dan masyarakat terkait dengan pemahaman potensi terorisme, faktor penyebab model pencegahan, mekanisme deradikalisasi dan rehabilitasi. ( Sutrisno)

Bagikan :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*