Anggota VI BPK RI : APBN Belum Dorong Pertumbuhan dan Kesejahteraan

0
Ilustasi APBN (Bahrullah Akbar, Anggota VI BPK RI)
Bagikan :

Jakarta, kicaunews.com — Belanja pemerintah dinilai belum optimal mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain serapannya yang belum optimal, kualitas belanja dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga belum maksimal.

Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Bahrullah Akbar menyatakan per 31 Desember lalu, keuangan negara dari APBN, Bank Indonesia (BI) dan BUMN mencapai Rp 5.054,95 triliun, masing-masing sebesar Rp 1.876 triliun, Rp 1.498,9, triliun dan Rp 1.500 triliun.

Jika dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB), porsi belanja pemerintah dari fungsi fiskal mempunyai proporsi rata-rata sebesar 17% sampai dengan 19%, namun jika ditambahkan dengan belanja modal (capex) dan belanja operasional (opex) BUMN, proporsi belanja pemerintah dibandingkan PDB ada pada tingkat 31% sampai dengan 37%.

“Namun semuanya belum dioptimalkan dengan baik. Ibarat mobil, keuangan negara ini merupakan dashboard, tempat instrumen indikator untuk menunjukkan seluruh fungsi kendaraan berjalan sesuai yang diharapkan,” kata Bahrullah seperti dikutip Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (23/12).

Dengan, ia melanjutkan paparannya, pengemudi dapat menjalankan kendaraan, ke mana tujuan kendaraan tersebut diinginkan. Harusnya, keuangan negara menjadi katalis dan memberikan daya dorong bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia.

Menurut Bahrullah, pemerintah tidak mempunyai dashboard keuangan negara berupa perhitungan sumber potensi keuangan negara atau penggalian revenue centre bagi negara antara lain berupa potensi pajak dan cukai yang belum tergali, ketimpangan kemampuan pendapatan asli daerah (retribusi) dengan dana transfer, dan optimalisasi sumber daya alam seperti tidak terlihatnya leverage asset untuk penggunaan pendapatan secara maksimal antara lain perhitungan cadangan minyak dan gas bumi Indonesia mencapai nilai US$ 245 miliar.

“Perencanaan pembangunan masih bersifat ceremonial, business as usual. Ibaratnya, yang kita susun hanyalah perencanaan tentang bagaimana kita duduk dan ngopi di pintu jembatan, dan belum ada arah yang jelas bagaimana kita mulai melangkahkan kaki untuk berjalan (sambil bertanya who, where, when, why, what and how to accross the bridge) menyeberangi jembatan dan apa yang harus kita lakukan di seberang sana,” kata Guru Besar Tetap bidang Ilmu Pemerintahan IPDN tersebut.(*)

Sumber : beritasatu.com

Bagikan :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

*